Surat kabar Israel, Haaretz, menerbitkan sebuah wawancara yang dilakukan oleh wartawan Itai Mashiach dengan sejarawan Palestina kelahiran Amerika Serikat, Rashid Khalidi, yang membahas sejumlah isu yang menunjukkan pergeseran sifat konflik Palestina-Israel dan kemungkinan hasilnya.
Khalidi, yang pensiun sebagai profesor di Universitas Columbia bulan lalu setelah 22 tahun, tampaknya yakin bahwa warga Israel tidak memahami konflik ini, hanya karena mereka hidup dalam apa yang disebutnya sebagai “gelembung kesadaran palsu”.
Khalidi digambarkan sebagai intelektual Palestina yang paling penting di generasinya, sejarawan Palestina yang paling terkemuka, dan penerus mendiang intelektual dan kritikus sastra Palestina-Amerika, Edward Said.
Dikutip dari Aljazeera, Ahad (1/12/2024), dalam bukunya “Perang Seratus Tahun di Palestina. Kisah Kolonialisme dan Perlawanan Pemukim”, yang diterbitkan pada 2020 dan dirilis dalam versi bahasa Arabnya oleh Penerbit Ilmu Pengetahuan Arab pada 2021, Khalidi berfokus pada beberapa peristiwa yang ia lihat sebagai pergeseran dalam konflik di Palestina.
Haaretz mencatat bahwa buku tersebut melonjak setelah Badai al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 ke daftar buku terlaris New York Times, dan tetap berada di sana selama hampir 39 pekan berturut-turut
Khalidi, 67 tahun, berpendapat bahwa perang yang dilancarkan oleh tentara penjajah di Jalur Gaza bukanlah “11 September Israel” -sebuah analogi untuk serangan al-Qaeda terhadap menara World Trade Center di New York pada tahun 2001- dan juga bukan Nakba yang baru.
Satu-satunya cara untuk memahami perang di Gaza adalah dalam konteks konflik yang telah berlangsung selama satu abad di Palestina.
Lebih Israel daripada orang Israel sendiri
Dari 1991 hingga 1993, Khalidi menjadi penasihat delegasi Palestina dalam perundingan damai di Madrid dan Washington. Dalam dialog tersebut, ia menguraikan kritiknya terhadap peran yang dimainkan oleh Amerika Serikat dalam perundingan tersebut dalam sebuah buku berjudul “Brokers of Deception” pada 2013, yang menurutnya hanya membuat kemungkinan perdamaian menjadi lebih jauh dari yang dibayangkan.
Khalidi menyerang Amerika Serikat, dengan mengatakan bahwa Amerika “lebih Israel daripada orang Israel sendiri selama negosiasi. Jika orang Israel berbicara tentang keamanan, orang Amerika akan membungkuk dan membenturkan kepala mereka ke tanah.”
Namun, dia menspesifikkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk serangan paling keras, menggambarkannya sebagai ujung tombak propaganda Israel (hasbara), dan posisinya adalah yang paling ekstrem, karena dia “berbicara seolah-olah dia adalah juru bicara tentara Israel, Daniel Hagerty.”
Meskipun kritik terhadap Amerika Serikat dan negara pendudukan ini mungkin terdengar menjengkelkan di telinga Israel, Khalidi telah membuat marah generasi aktivis pro-Palestina yang lebih muda dan “lebih militan” di Amerika Utara dengan tanggapannya yang bernuansa terhadap berbagai peristiwa sejak 7 Oktober 2023. Namun ia menekankan bahwa hal itu tidak menjadi masalah baginya.
Meskipun dia menggambarkan serangan Hamas terhadap Israel tahun lalu sebagai kejahatan perang, hari ini dia marah dan mengatakan bahwa dia tersentuh oleh apa yang terjadi di setiap tingkatan.
Selama wawancara online pada akhir Oktober dan pertengahan November, sang pewawancara mengatakan bahwa persetujuan Khalidi untuk berbicara dengannya didasarkan pada ketertarikannya untuk menjaga agar saluran komunikasi dengan Israel tetap terbuka dan jelas, yang ia anggap sebagai elemen kunci menuju kemenangan.
Dalam pandangan Khalidi, warga Israel hidup dalam “gelembung kecil kesadaran palsu” yang diciptakan oleh media dan politisi mereka, dan meremehkan sejauh mana seluruh dunia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.
Panci presto
Mengenai Badai Al-Aqsa, Khalidi mengatakan bahwa ia tidak menyangka Hamas dapat melancarkan serangan sebesar itu. Ia mengaitkan serangan tersebut dengan tekanan konstan yang dialami warga Palestina selama beberapa dekade, dan mengibaratkannya seperti sebuah panci presto, dan menambahkan bahwa ledakan pasti akan terjadi cepat atau lambat.
Khalidi menyatakan bahwa cukup jelas bahwa, di seluruh spektrum politik Israel dari atas ke bawah, tidak ada penerimaan terhadap gagasan negara Palestina yang berdaulat dan merdeka penuh yang mewakili hak untuk menentukan nasib sendiri.
Ketika ditanya tentang negosiasi yang diadakan di kota Taba, Mesir, pada tahun 2001 dan Annapolis, Maryland, pada 2007, yang membahas masalah kedaulatan, sejarawan Palestina ini mengatakan bahwa sebuah negara yang berdaulat tidak dapat memiliki daftar penduduk, wilayah udara, dan sumber daya air di bawah kendali kekuatan asing, karena hal tersebut bukanlah kedaulatan.
Dia juga mengkritik Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang menurutnya telah menjauh dari tujuan awal mereka untuk membebaskan seluruh wilayah Palestina. Dia mencatat bahwa para pembangkang dalam organisasi tersebut akhirnya bergabung dengan Hamas, Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) dan lainnya.
Deklarasi
Mengenai gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS) terhadap Israel, Khalidi mengatakan bahwa gerakan mahasiswa di Amerika tidak dapat meloloskan resolusi semacam itu di kampus 20 tahun yang lalu, namun hari ini mudah untuk melakukannya.
Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa orang Israel menuduh siapa pun yang berani berbicara tentang genosida di Gaza sebagai anti-Semitisme “karena mereka tidak punya argumen”.
Orang-orang sudah muak dengan Fatah
Namun bagaimana dengan peran agama dan aspirasi Islamis Palestina? Sejarawan tersebut mengatakan bahwa ketika PLO berada di puncak kejayaannya, kaum Islamis berada di titik terlemahnya, dan aktivitas politik mereka hampir tidak ada.
Ketika situasi berubah, ia mengatakan bahwa ia tahu bahwa umat Kristen di Betlehem memilih Hamas pada Pemilu 2006 “karena mereka muak dengan Fatah.”
Mengenai peran diaspora Palestina, Khalidi mengatakan bahwa ia yakin mereka telah sepenuhnya berintegrasi dan menyesuaikan diri serta memahami budaya politik di negara-negara tempat mereka berada, dan akan memainkan peran penting di masa depan.
Mengenai pendapatnya mengenai perjuangan bersenjata dari perspektif moral, ia menekankan bahwa kekerasan melahirkan kekerasan, dengan menggambarkan kekerasan yang dilakukan oleh “penjajah” adalah 3 banding 20 hingga 100 kali lebih parah daripada kekerasan yang dilakukan oleh “yang dijajah”.
Secara hukum, Khalidi menambahkan, masyarakat yang berada di bawah penjajahan memiliki hak untuk menggunakan segala cara untuk membebaskan diri mereka dalam batas-batas hukum kemanusiaan internasional.
Ketika ditanya tentang pembentukan pemerintahan Palestina di pengasingan, ia mengatakan bahwa ada kebutuhan untuk kepemimpinan di luar negeri, dan di masa depan, sebagian akan berada di luar negeri dan sebagian lagi di dalam.
Dia mengkritik keputusan mendiang pemimpin Palestina Yasser Arafat untuk memindahkan seluruh kepemimpinan Palestina ke luar negeri sebagai salah satu dari banyak kesalahannya. Dia mencatat bahwa para pemimpin itu harus meninggalkan Tunisia dan tempat-tempat lain di mana mereka tinggal, karena “kesalahan” yang mereka buat dalam mendukung Presiden Irak Saddam Hussein pada tahun 1990-1991
Source : republika.co.id
Leave a Reply