Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Volker Turk, mengatakan bahwa, “momen tergelap dari konflik Gaza sedang berlangsung di utara Jalur Gaza”

Setahun setelah serangan 7 Oktober 2023 yang menandai dimulainya konflik Gaza, masyarakat internasional belum dapat memberlakukan gencatan senjata di wilayah tersebut, dan laporan tentang kekejaman terhadap penduduk sipil terus berlanjut. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah berulang kali menyerukan gencatan senjata sejak November 2023, dan sekali lagi pada September dan Oktober tahun ini.

“Tidak terbayangkan, situasinya semakin buruk dari hari ke hari. Kebijakan dan praktik Pemerintah Israel di Gaza utara berisiko mengosongkan wilayah tersebut dari semua warga Palestina. Kami menghadapi apa yang dapat dianggap sebagai kejahatan kekejaman, termasuk yang berpotensi meluas menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan,” kata Turk, melansir dari laman Jurist, Minggu, 27 Oktober 2024.

Pernyataan tersebut mencakup seruan kepada masyarakat internasional untuk bertindak. Turk berpendapat bahwa berdasarkan Konvensi Jenewa, negara-negara anggota memiliki “kewajiban untuk bertindak ketika pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional telah dilakukan.”

Guterres, dalam wawancara baru-baru ini dengan Al Jazeera, mengatakan bahwa “Dewan Keamanan (PBB) telah mengecewakan kita,” karena “strukturnya yang ketinggalan zaman, tidak adil, dan tidak efektif.”

Anggota Dewan Keamanan PBB telah berulang kali mencoba untuk mengadopsi resolusi gencatan senjata kemanusiaan, tetapi diveto oleh Amerika Serikat.

Presiden Finlandia Alexander Stubb juga menyerukan perluasan kursi permanen DK PBB untuk mencakup belahan bumi selatan dan penghapusan hak veto tunggal anggota tetap.

Terkait dengan situasi di Gaza, Afrika Selatan telah memulai proses hukum terhadap Israel di Mahkamah Internasional (ICJ), dengan tuduhan bahwa Israel melakukan genosida di wilayah terkepung Palestina tersebut.

Beberapa negara, Nikaragua, Kolombia, Libya, Meksiko, Palestina, Spanyol, Turki, dan Cile juga telah mengajukan deklarasi intervensi mereka dalam kasus tersebut, dengan harapan dapat menghasilkan hasil efektif dalam memulihkan perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut

Source : metrotvnews.com